Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUBU Moeldoko mengecam langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mendaftarkan merek Partai Demokrat serta benderanya atas nama pribadi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKN) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).
Juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menuding adanya upaya SBY untuk menguasai partai secara pribadi.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko mendapat surat terbuka dari pendiri Partai Demokrat, bahwa SBY secara diam-diam berusaha dengan berbagai cara untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadinya," ujar Rahmad, Minggu (11/4).
Baca juga: Ini Pesan Buya Syafii Maarif Untuk AHY
"Ini memperkuat dugaan kami bahwa SBY secara diam-diam ingin merampas kepemilikan Partai Demokrat, menjadi properti milik pribadinya," imbuhnya.
Menurut Rahmad, Partai Demokrat didirikan oleh 99 orang pada 2001. Serta, memiliki akta pendirian yang dicatatkan di notaris sebagai dokumen resmi negara.
Nama Partai Demokrat sejatinya milik Partai Demokrat, yang akan diwariskan turun temurun kepada generasi penerus di dalam partai. Kubu Moeldoko pun mengecam langkah SBY tersebut.
Baca juga: Moeldoko Absen di Konferensi Pers, Demokrat KLB: Sibuk Urus Negara
"Kami bersama para pendiri partai dan rakyat yang mendukung Partai Demokrat, mengutuk keras upaya diam-diam SBY yang mengabaikan nilai moral, etika dan integritas. Tidak semestinya nama dan logo atau bendera Partai Demokrat didaftarkan menjadi properti milik pribadi," pungkas Rahmad.
Dokumen permohonan SBY itu juga diunggah dalam situs resmi DJKN Kemenkumham. Permohonan bernomor JID2021019259 itu tercantum pada 18 Maret 2021. Dalam permohonan tersebut, didaftarkan organisasi pertemuan politik dengan pemilik SBY yang beralamat di Puri Cikeas Indah, Jawa Barat.(OL-11)
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Tercatat 162 musisi akan tampil di festival musik pestapora tahun ini. Menariknya, nama SBY tercatat di pojok bagian kanan poster tersebut, diapit Tulus dan Rempit Goddes.
SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya membahas berbagai persoalan bangsa tentang demokrasi dan kerusakan moral.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan (youth not in education, employment, and training).
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mendukung ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk forum khusus presiden RI terdahulu.
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved