Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DPP Partai NasDem membuka rapat koordinasi wilayah (rakorwil) Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan, melalui rakorwil kali ini, ia menginginkan setiap kader untuk membangun citra partai politik yang inklusif di tengah masyarakat.
Hal itu ditempuh dengan mengfungsikan kantor atau fasilitas partai untuk kepentingan publik.
“Kami mencoba membedah posisi Partai NasDem di tengah masyarakat. Kesimpulan kami, ke depan semua kantor Partai NasDem harus memiliki fasilitas publik. Kantor-kantor NasDe tidak bisa lagi punya pengurus, NasDem tidak bisa eksklusif, tetapi harus inklusif. Harus bisa menjawab dan mendengar,” ujar Ali saat menggelar konferensi pers rakorwil Partai NasDem yang digelar di Samarinda, Sabtu, (27/3).
Dalam setiap rakorwil, pengurus DPP Partai NasDem juga menyampaikan sikap politik serta target partai dalam menghadapi kontestasi politik Pileg 2024. Selain memosisikan diri sebagai partai inklusif, Partai NasDem juga bertekad memperkuat struktur internal partai dengan sistem keanggotaan yang terdata, mulai dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan.
“Inshallah di 2021, paling tidak di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah tertancap bendera Partai NasDem. Sehingga, tahun 2022 ketika menghadapi verifikasi kita tidak lagi disibukkan dengan hal-hal lain,” tegas Ali.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mencanangkan tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai sejak 2022. Partau NasDem meresponsnya dengan memanaskan mesin partai sejak dini agar memasuki 2022 dapat mencurahkan seluruh energi untuk memenangkan kader maupun figur yang bertarung.
“Ini harus dilaksanakan lebih awal karna 2024 nanti energi kita akan tercurah di pileg dan pilpres. Memenangkan NasDem dalam pileg, kemudian memenangkan pasangan pilpres yang didukung oleh NasDem,” imbuh Ali.
Strategi memanaskan mesin partai sejak awal, dikatakan Ali, sejatinya datang dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh . Ali menyampaikan pesan Surya Paloh, salah satunya adalah untuk mengonsolidasikan partai.
“Pesan ketua umum adalah mengonsolidasikan partai, menjaga harapan masyarakat, menjaga soliditas, dan saling membesarkan hati sesama kader Partai NasDem,” pungkasnya. (OL-8)
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
DALAM sambutannya di Pra-Kongres III NasDem Simposium Bidang Perempuan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut dirinya ingin ada sosok perempuan yang bisa memimpin partainya.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, sangat mengharapkan posisi perempuan bisa jauh lebih besar di dunia politik.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memuji Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai tokoh politik the rising star.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kolaborasi dan sinergitas dengan Partai Gerindra dapat terjalin. Hal ini dapat terwujud melalui komunikasi yang cair.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved