Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIGA pengacara mengakui pemberian uang kepada mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Hal itu terungkap dalam sidang yang mendudukkan Rohadi sebagai terdakwa di kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara dan tindak pidana pencucian uang.
Ketiga pengacara yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah Zuhro Nurindahwati, Danu Ariyanto, serta Otto de Ruitter. Zuhro yang mengikuti sidang secara virtual dari Denpasar, Bali, mulanya tidak mengakui pemberian uang.
Kendati demikian, jaksa KPK mengingatkan bahwa Zuhro pernah bersaksi di hadapan penyidik perihal pemberian uang Rp10 juta pada 13 Juli 2013. "Iya iya, ada kaitannya dengan perkara," aku Zuhro dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/3).
Dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa KPK, Zuhro mengatakan Rohadi menawarkannya bantuan untuk melihat perkara perdata di tingkat Mahkamah Agung yang didaftarkan Zuhro sudah teregister atau belum. "Setelah sekitar beberapa minggu, Rohadi menelepon dan meminta saya untuk mengirimkan uang operasional Rp10 juta," kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan BAP Zuhro.
Sementara itu, Danu mengungkap bahwa dirinya juga pernah mentransfer uang ke Rohadi sebanyak 21 kali. Total uang yang diberikan dalam kurun waktu 2008-2015 itu mencapai Rp130 juta. Uang tersebut diberikan untuk meminta bantuan Rohadi mempercepat keluarnya salinan putusan maupun informasi jadwal sidang.
Selain itu, pemberian uang ke Rohadi juga untuk percepatan pengurusan banding dan kasasi. Rohadi juga diyakini mampu menunda jadwal sidang ataupun mempercepat keluarnya penetapan dari pengadilan yang dibutuhkan klien Danu.
Sedangkan saksi Otto mengaku memberikan Rp25 juta atas permintaan Rohadi sebagai uang operasional. Ia mengaku dikenalkan kepada Rohadi oleh seseorang saat mengecek kasus perdata yang ditangani di MA.
"Saya datang ke rumahnya (Rohadi), saya cerita ada case gini gini gini. 'Oh ya sudah saya cek.' Saya balik besoknya dia telepon, 'Pak saya perlu dana operasional Rp25 juta'," terang Otto. (OL-14)
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Sebanyak 18 orang yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan komoditas timah di PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan
Juru parkir di Yogyakarta ditangkap kepolisian akibat melakukan pungutan liar (pungli). Ia menarik baya parkir lima kali lipat dari ketentuan membuatnya bakal diseret ke pengadilan.
Presiden Joe Biden mengkritik keputusan Hakim Distrik AS Aileen Cannon yang membatalkan kasus dokumen rahasia terhadap Donald Trump.
Donald Trump meminta Hakim Juan Merchan membatalkan putusan bersalahnya dalam kasus uang diam New York setelah putusan Mahkamah Agung tentang imunitas presiden bulan lalu.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
Putusan kasasi Rafael Alun Trisambodo dinilai tidak sejalan dengan prinsip penanganan kasus korupsi.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan keluarganya dengan dugaan pencucian uang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved