Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan perintah Edhy Prabowo terkait penarikan uang garansi bank dari eksportir benih lobster. KPK sudah menyita uang sebesar Rp52,3 miliar terkait uang garansi tersebut.
"Tersangka EP (Edhy) dikonfirmasi terkait perintah dan kebijakan untuk dibuatkannya bank garansi bagi para eksportir, yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/3).
Konfirmasi soal perintah itu didalami penyidik saat memeriksa Edhy pada Selasa (16/3) kemarin. Penyidik juga kembali memeriksa tersangka lain dalam kasus tersebut, yakni staf istri Edhy Ainul Faqih dan eks staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.
Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Sejumlah Saksi
Terhadap Ainul, KPK terus mendalami pengetahuannya soal aliran dana ke berbagai pihak. Untuk Andreau, penyidik mengonfrontasi terkait dana yang diduga diterima Edhy. KPK sedianya juga memeriksa saksi wiraswasta Ade Mulyana Saleh, namun yang bersangkutan tidak hadir.
Sebelumnya, KPK menyita uang sebesar Rp52,3 miliar dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta. Uang itu diduga berasal dari eksportir benih lobster yang disimpan sebagai garansi bank. KPK menyebut penarikan setoran duit jaminan dari eksportir, berdasarkan perintah dari Edhy Prabowo kepada Sekjen KKP.
Sekjen KKP meneruskan garansi itu kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), yang kemudian diperintahkan lagi kepada Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta. KPK menduga penarikan uang dari eksportir tidak memiliki dasar aturan.(OL-11)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong wirausaha muda untuk mengembalikan produk-produk inovatif yang berbasis ekonomi biru (blue economy) di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan tingginya angka kematian di kapal perikanan yang diduga terkait dengan kasus perbudakan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan harapannya agar CEO Tesla Inc. dan SpaceX Elon Musk, dapat menyediakan akses internet yang terjangkau
Tim gabungan berhasil menangkap tiga tersangka dan menyelamatkan 125.684 ekor benih lobster dari dua lokasi di Kota Jambi.
Ditjen PSDKP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan modus baru penyelundupan manusia dari Indonesia ke Australia.
SEBANYAK 12 orang, termasuk 6 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok di NTT berhasil diamankan karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan orang via jalur laut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved