Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERPILIHNYA Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deli Serdang bisa membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana yang menjabat sebaga Kepala Staf Kepresidenan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Minggu (7/3).
Menurutnya, Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik, sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai Demokrat.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Pria yang karib disapa Noel itu menyatakan, mundurnya Moeldoko akan menepis narasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam konflik internal Partai Demokrat.
"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel.
Ia menambahkan, Jokowi dalam posisi dilematis saat ini. Presiden tak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu Susilo Bambang Yudhyohono maupun Moeldoko.
Oleh sebab itu, Moeldoko harus berjiwa ksatria mundur agar Presiden bisa fokus menangani situasi pandemi covid-19.
"Kalau memberhentikan Moeldoko nanti terkesan Presiden memihak SBY. Pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internal itu sendiri," tandasnya.
Sementara itu, mengutip Medcom.id, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah harus netral merespons kisruh di tubuh Partai Demokrat.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa mencari Kepala KSP baru untuk menggantikan Moeldoko.
Adapun salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengatakan, proses administrasi hasil KLB di Deli Serdang sudah hampir selesai. Semua itu akan diserahkan ke Kemenkumham pada Senin esok.
"Rencananya besok (Senin), mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan tuntas semuanya," tandasnya. (Ant/OL-8)
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Tercatat 162 musisi akan tampil di festival musik pestapora tahun ini. Menariknya, nama SBY tercatat di pojok bagian kanan poster tersebut, diapit Tulus dan Rempit Goddes.
SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya membahas berbagai persoalan bangsa tentang demokrasi dan kerusakan moral.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan (youth not in education, employment, and training).
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mendukung ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk forum khusus presiden RI terdahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved