Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEDANGDUT Saiful Jamil mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara korupsi suap terkait kasus pelecehan seksual yang menjeratnya tahun 2017. Dalam kasus itu, Saiful divonis 3 tahun. Sidang PK perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Pak Saiful, saudara mengajukan PK ya?" tanya Hakim Ketua Rustiyono di ruang sidang, Jumat (19/2).
"Iya Yang Mulia," jawab Saiful yang mengikuti sidang virtual dari LP Cipinang.
Kepada Saiful, Rustiyono menjelaskan majelis hakim telah menyatakan bahwa surat kuasa penasihat hukumnya, Natalino Manuel Ximenes telah lengkap. Karena Natalius meminta surat permohonan PK-nya dianggap dibacakan, maka hakim menunda sidang berikutnya dengan agenda jawaban JPU KPK.
"Kami minta untuk diberikan waktu dua minggu Yang Mulia," pinta JPU KPK Muhamad Nur Azis kepada majelis hakim.
"Jadi sidang PK akan ditunda dua minggu lagi, yaitu pada hari Jumat, 5 Maret dengan acara jawaban dari termohon, dari KPK," pungkas Rustiyono.
Natalio menjelaskan PK tersebut diajukan setelah pihaknya menemukan beberapa novum dan keadaan baru. Kendati demikian, ia tidak memaparkan lebih lanjut apa saja novum yang diajukan.
"Ada sekitar empat novum, ada yang namanya novum, ada yang namanya keadaan baru. Jadi itu yang dijadikan bukti diajukan dalam PK," kata Natalio usai sidang.
Sementara itu, Azis menyebut alasan pihak Saiful mengajukan PK karena adanya kekhilafan hakim dalam vonisnya. Azis memastikan pihaknya akan menjawab tudingan tersebut.
"Buat kami tidak ada kekhilafan. Makanya kami dari awal menerima putusan ini. Tapi jadi aneh kan (saat itu) dia menerima (vonis), tapi kemudian justru dia mengajukan upaya hukum luar biasa," tandas Azis.
Saiful sebelumnya dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi berupa suap kepada hakim Pengadilan Jakarta Utara, Ifa Sudewi melalui panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi. Penyuapan tersebut melibatkan kuasa hukum Saiful saat itu, yakni Berthanatalia Rujuk.
Total suap yang diberikan Saiful ke hakim Ifa sebesar Rp250 juta. Atas suap itu, majelis hakim memvonis Saiful 3 tahun dan denda Rp100 juta. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni 7 tahun penjara. (OL-4)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Selain ke-295 aparat yang disanksi, sejauh ini sudah ada 5 hakim yang disidang oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan 8 hakim lagi yang sedang menunggu proses MKH.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan vonis bebas kepada terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
MA diminta legowo menerima putusan Komisi Yudisial (KY) soal sanksi berat terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang sempat memutus soal penundaan Pemilu 2024
Dua hakim di pengadilan negeri (PN) Jakarta Pusat dijatuhi hukuman berupa nonpalu selama 2 tahun karena menjatuhkan putusan penundaan pemilu 2024.
KPK membuka peluang menyeret Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dengan dugaan pencucian uang
KY akan memprioritaskan pemeriksaan terhadap putusan putusan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh PN Jakpus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved