Pemda Papua dan Papua Barat Harus Dievaluasi

TEMUAN dugaan penyelewengan anggaran dana otonomi khusus (Otsus)Papua dan Papua Barat senilai Rp1,8 triliun mencerminkan buruknya akutabilitas dan tata kelola pemerintah daerah. Hal tersebut kemudian harus segera dievaluasi sehingga fungsi pengawasan berjalan dengan baik. 

"Secara akutabilitas dan tata kelola pemerintahan di sana harus dievaluasi. Karena di sana pasti ada pengawasan internal," ujar anggota Komisi II DPR Aminurokhman saat dihubungi, Kamis (18/2).

Anggota Fraksi NasDem tersebut juga menekankan pada dua hal yang harus dicermati setelah temuan dugaan penyelewengan anggaran dana Otsus Papua. Pertama, memastikan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat telah menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Selanjutnya jika temuan tersebut administratif maka pemda di sana harus menindaklanjuti. Tapi jika itu pidana maka pemda di sana juga yang harus bertanggung jawab," lanjut Aminurokhman.

BPK, sambungnya, melakukan audit setiap tahun untuk memastikan anggaran yang diberikan digunakan dengan baik. Namun, adanya temuan oleh kepolisian itu menimbulkan pertanyaan. 

"BPK melakukan pemeriksaan itu setiap tahun. Apakah temuan ini adalah akumulasi dari temuan-temuan sebelumnya maka harus dipertanyakan ada apa ini," cetus Aminurokhman.

Selain memastikan hasil audit BPK tersebut, Aminurokhman mengatakan Komisi II DPR akan meminta klarifikasi kepada pemerintah khususnya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kita akan meminta klarifikasi kepada Mendagri sejauh mana temuan di sana apakah itu masuk ranah admintratif atau hukum lalu bagaimana pengawasannya.  Karena APBN  yang kami setujui termasuk otsus juga komitmen negara untuk percepatan pembangunan di sana," ungkapnya. 

Aminurokhman juga menyatakan dukungan atas langkah polisi untuk menylisik lebih jauh dugaan penyelewengan anggaran dana otsus tersebut.  "Tentu polisi juga yang lebih tahu jika memenuhi unsur-unsurnya dan juga sejauh mana penegakan hukum dilakukan secara profesional dam proposional," ujarnya. (P-2)