Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH diminta membuat desain tersendiri terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Permana menyebutkan, regulasi ini perlu ada untuk memudahkan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan dana tersebut.
“Perlu ada desain tersendiri yang berbeda terkait pengelolaan dana Otsus Papua yang berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan di kementerian dan pemerintah daerah wilayah lain,” katanya ketika dihubungi, Rabu.
Aditya yang merupakan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI menyebutkan selama ini pemerintah pusat memberlakukan model yang seragam dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : Mabes Polri Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua
Padahal, ungkapnya, untuk provinsi tertentu yang mendapatkan status kekhususan harus ada mekanisme lain yang membedakan dengan daerah otonomi yang lain.
“Selain Papua, mungkin juga Aceh yang statusnya merupakan daerah otonomi khusus mendapatkan perlakuan khusus. Atau bisa juga pemerintah membuat aturan umum untuk wilayah yang memiliki status otonomi khusus,” jelasnya. (OL-7)
Kepada masyarakat Aceh, Anies Baswedan menyatakan ingin mengelola dana otonomi khusus (otsus) per pos sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Untuk melampiaskan rasa kesal dan kecewa, warga Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya, Aceh sejak tiga hari terakhir menanam pisang di badan jalan Kota Sigli-Jabal Ghafur yang rusak parah.
USAID Kolaborasi merupakan program yang didesain bersama-sama USAID, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Papua selama 5 tahun yaitu sejak 2022 sampai 2027.
KPK tidak akan terpaku dengan dugaan suap dan gratifikasi Lukas saja. Karena, KPK punya data yang menjelaskan adanya penyelewengan dana PON dan otsus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved