Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBAHASAN RUU Pemilu masih menuai pro da kontra di kalangan pemerhati pemilu bahkan beberapa fraksi menolak revisi tersebut meski pun draft revisi telah dibuat. Salah satu pasal dalam draft tersebut mengatur tentang daftar pemilih khusus yang dinilai dapat menimbulkan permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT).
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi mengatakan KPU sebagai pelaksana undang- undang masih menunggu perkembangan lebih lanjut pembahasan RUU Pemilu.
"KPU sebagai pelaksana UU menunggu perkembangan lebih lanjut bagaimana pembahasan dan data pemilih tetap ini untuk pemilu yang lebih baik," ucapnya, Sabtu (30/1).
Data DPT lanjutnya merupakan unsur penting dalam pemilihan sehingga pengaturannya pun harus cermat.
"Rinciannya kami belum diterima bagaimana konsep dan normanya seperti apa. Tapi kalau nanti diberi ruang akan kami berikan pandangan atau pendapatan"
Dia meyakini saat ini proses pembahasan masih berjalan. Kemudian pada saatnya nanti akan dikaji lebih lanjut jika hal tersebut sudah dipastikan menjadi undang-undang.
"Jadi UU dilaksakan dan ditindaklanjuti dengan peraturan KPU," tukasnya. (Sru/OL-09).
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
DIREKTUR Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah mengungkapkan pembahasan revisi UU Pemilu (RUU Pemilu) kerap berjalan lambat karena menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik antarpartai.
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Penundaan revisi tersebut berisiko menjadi strategi politik untuk mengunci konfigurasi kekuasaan tertentu.
Reformasi hukum pemilu tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau setengah-setengah.
Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved