Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KABARESKRIM Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal dikukuhkan sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Idham Azis yang pensiun pada Februari mendatang.
Listyo menyisakan satu langkah terakhir, yaitu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI pada Rabu (20/11) ini.
Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, jalan Listyo menjadi pemimpin kepolisian akan mulus. Bahkan, saat berhadapan dengan anggota parlemen.
Baca juga: Komjen Listyo : Anggota tak Perlu lagi Lakukan Tilang
"Mulus-mulus saja. Dalam sejarah pemilihan Kapolri pasca Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 disahkan, semua mulus-mulus saja di DPR. Sekadar formalitas saja, mengikuti mekanisme yang ada," tutur Bambang, Rabu (20/1).
Pasalnya, dukungan terhadap Listyo sudah terlihat sebelum fit dan proper test. Dari segi politik, Bambang menilai pemilihan Kapolri akan berujung aklamasi dengan nuansa dukungan.
Menurut Bambang, anggota dewan yang mendukung atau pun tak mendukung, pada akhirnya harus seirama dengan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Tak ada penolakan secara frontal. Seperti biasanya politisi, tentu juga menghitung bargaining position mereka bila akan menolak. Makanya, fit and proper test itu hanya formalitas saja," pungkasnya.
Baca juga: DPR Pertimbangkan Aspirasi Masyarakat Soal Calon Kapolri
Bambang menyebut hanya ada satu pemilihan Kapolri yang berakhir anomali. Tepatnya saat Presiden mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 2015 silam.
Namun, Budi akhirnya gagal jadi Kapolri seusai dirinya tersandung skandal kasus dugaan korupsi. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Diusulkan presiden, disetujui DPR, dan dianulir lagi oleh Presiden," tutupnya.(OL-11)
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berharap terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian.
Kompolnas akan mengawal dan mengawasi kinerja program presisi yang diusung Listyo Sigit, setelah resmi diangkat sebagai Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved