Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst, Harits Abu Ulya mendesak Komjen Listyo Sigit Prabowo menuntaskan Operasi Tinombala untuk menangkap kelompok Ali Kora di Poso, Sulawesi Tengah.
Menurut Harist, hal tersebut merupakan salah satu tugas utama Listyo jika terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.
Selain itu, ada banyak tugas yang harus diselesaikan Komjen Listyo ketika sudah dilantik menjadi Kapolri seperti menyelesaikan sisa-sisa kasus pada masa Jenderal Idham yang menjadi perhatian publik.
“Terutama kasus terbunuhnya enam orang FPI, dan kasus perburuan teroris di Poso dengan Operasi Tinombala yang berjilid-jilid itu serta separatisme OPM,” kata Harist, Selasa (20/1)
Terpenting, lanjut Harist Komjen Listyo harus mampu membangun citra Polri mulai dari top leader sampai bawah itu bisa diterima masyarakat dengan baik.
Untuk berhasil mewujudkan hal tersebut, reformasi internal ialah keniscayaan.
“Realitas masyarakat bawah itu memang ada distrust, ketidakpercayaan terhadap Polri. Jadi, butuh kerja keras untuk ditumbuhkan kepercayaan masyarakat ini, bagaimana bisa memastikan Polri itu promoter (profesional, modern dan terpercaya),” jelasnya.
Di samping itu, Harist mengatakan Komjen Listyo sebagai calon Kapolri diharapkan punya integritas yang baik dan bisa on the track. Sebab, hal ini dikaitkan juga dengan isu primordial bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim. Adapun Listyo ialah nonmuslim.
“Kalau bisa profesional, dan membawa institusi ini bekerja sebagai pelayan publik dan penegak hukum, bukan sebagai pelayan kekuasaan, bukan sebagai alat kekuasaan. Maka, ini bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Polri. Tentu, masyarakat masih punya harapan ada keadilan yang bisa tegak untuk semua pihak tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa isu terorisme yang digencarkan sebagai tantangan bagi calon Kapolri Komjen Listyo karena beragama nonmuslim tentu sangat tidak relevan dan terlalu mengada-ada, bahkan kebablasan.
“Ada Pak Listyo atau tidak, isu teroris ktu memang sudah menjadi isu global. Jadi, tidak menunggu Pak Listyo yang nonmuslim menjadi Kapolri, tidak relevan dan enggak korelatif. Jadi kalau jualan isu teroris menjadi ancaman bagi Kapolri nonmuslim, itu terlalu mengada-ada,” pungkasnya.
Menurut rencana, rangkaian seleksi terhadap calon kapolri akan dilakukan DPR, pekan depan, di Jakarta. Uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri dijadwalkan dilakukan pada Rabu (20/1). (Ant/OL-8)
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berharap terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian.
Kompolnas akan mengawal dan mengawasi kinerja program presisi yang diusung Listyo Sigit, setelah resmi diangkat sebagai Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved