Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbarui data tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan data yang dimutakhirkan hingga Jumat (11/12) pukul 6.00 WIB, terdapat 58 TPS yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang. Data tersebut bertambah jika dibandingkan hasil pengawasan Bawaslu, Rabu (9/12), sebanyak 43 TPS dinyatakan berpotensi melakukan pemungutan suara ulang.
"Data diolah dari temuan dan laporan pelanggaran Bawaslu RI berdasarkan info provinsi," ujar Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar yang disampaikan pada media, Jumat (11/12).
Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang paling banyak dilakukan pemungutan suara ulang yakni 16 TPS, lalu Sumatra Barat 12 TPS, Jawa Timur dan Riau 4 TPS, 3 TPS di Sumatra Utara dan Banten, 2 di Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Kalimantan Utara, 1 di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Baca juga: Ada Pelanggaran, 43 TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang
Selain itu, ada 48 TPS yang menurut Bawaslu berpotensi dilakukan penghitungan suara ulang. Di Provinsi Jawa Timur dilaporkan paling banyak berjumlah 42 TPS, kemudian Bengkulu 5 TPS, dan Jambi 1 TPS.
Bawaslu menyampaikan munculnya potensi pemungutan suara ulang dikarenakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.
"Selain itu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos," ujar Fritz.(OL-5)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyiapkan tahapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 serentak
TINGKAT partisipasi pemilh pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Sumatera Barat kurang dari 40%.
pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 di sejumlah lokasi pada Sabtu (13/7) sepi peminat. Hal itu sudah dapat diprediksi mengingat euforia mengajak pemilih datang ke
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya telah memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah sudah siap.
Diperlukan tokoh yang mampu memiliki kemampuan lobi yang baik, jaringan yang luas baik di tingkat pusat maupun internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved