Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga publik melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Pembuatan kebijakan yang dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat dapat menciptakan mekanisme check and balance sehingga kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terwujud.
“Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan, masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan,” ungkap Ma’ruf saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2020 yang diselenggarakan secara daring, kemarin.
Ma’ruf menegaskan partisipasi aktif masyarakat itu tidak hanya melalui mekanisme formal seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tetapi juga melalui mekanisme partisipasi masyarakat. “Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital ataupun media nonkonvensional seperti media sosial.’’
Menurut Ma’ruf, keterbukaan informasi publik dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang elemen pentingnya ialah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Untuk itu, konsistensi badan-badan publik dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik sangat penting dilakukan.
Ma’ruf meyakini keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik, sebagai bagian dari hak asasi manusia, sesuai dengan amanat dalam Pasal 28 F UUD 1945.
Komisioner Komite Informasi Pusat (KIP) Cecep Sur yadi selaku penanggung jawab dalam kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik mengatakan penghargaan itu merupakan refleksi dari kondisi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
“Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui tahap pengisian self-assessment kuesioner dan pendalaman melalui presentasi, kemudian diperoleh hasilnya,” ujarnya. (Che/P-1)
Dari lima penghargaan tersebut, Harita Nickel mendapatkan dua penghargaan untuk kategori program CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan.
Wapres berencana ingin bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai salat Idulfitri.
Megawati menyerahkan potongan tumpeng pertama itu kepada Ma'ruf Amin, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh tamu dan kader PDI Perjuangan yang hadir.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengaku diundang untuk menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan (PDIP), Rabu, 10 Januari 2024. Ia pastikan akan hadir.
Lirik dan musik Ma... mulai ditulis pada saat Dodo kehilangan sosok ibunda. Namun terus dikembangkan hingga menemukan komposisi serta momentum yang tepat untuk perilisannya.
Pelatihan vokassi dan job fair memberikan informasi dan memfasilitasi pemangku kepentingan termasuk pencari kerja, pemberi kerja, dan stakeholders ketenagakerjaan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved