Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas salinan dokumen perkara Joko Soegiarto Tjandra. Lembaga Antikorupsi itu tengah menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
"Dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (22/11).
KPK tengah mempelajari konstruksi kasus tersebut. Indikasi dugaan peristiwa pidana juga tengah diselisik.
Baca juga: Ada 24 Jabatan Baru di Struktur Organisasi KPK
Selain itu, tim KPK juga memantau perkembangan persidangan Joko Tjandra yang tengah berlangsung di pengadilan. Fakta dalam persidangan menjadi bahan tim untuk mendalami fakta baru yang terungkap.
"Tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam proses pembuktian," ujar Ali.
KPK menerima berkas Joko Tjandra dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Penerimaan berkas tersebut sebagai bagian penegakan supervisi antaraparat penegak hukum.
Langkah ini sebagai bentuk supervisi kasus korupsi yang diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Lembaga Antikorupsi berpeluang membuka penyelidikan baru terhadap Joko Tjandra. (OL-1)
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved