Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menolak hadir dalam acara penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Rabu, (11/11). Namun, di sisi lain, Gatot tidak menolak tanda jasa Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Wododo.
Menurut pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Tolak Penganugerahan Bintang Mahaputra
"Itu merupakan sikap politik Gatot yang menginginkan posisinya tetap berjarak dengan pemerintah, posisi yang kritis terhadap pemerintah," kata Karyono dalam keterangan, Kamis (12/11/2020).
Ketidakhadiran Gatot tersebut menurut dia menggambarkan sikap politik Gatot dengan pemerintah ke depannya yang cenderung diametral.
Di sisi lain, ia menilai sikap Gatot tersebut bisa dipersepsikan negatif karena akan dianggap mencampuradukkan urusan politik dengan negara.
"Sikap Gatot tesebut bisa menimbulkan persepsi negatif. Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan penghormatan kepada Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI, yang telah mengabdi untuk negara tetapi Gatot memilih tidak hadir," cetus dia.
Padahal, kata Karyono, dengan menerima dan hadir dalam acara penyematan oleh Presiden Jokowi, tidak lantas membuat Gatot Pro pemerintah. Gatot tetap bisa bersikap kritis dan besebrangan dengan pemerintah.
"Pak Gatot menurut saya harus belajar dari Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Mereka berdua menerima tanda kehormatan dengan hadir sebagai bentuk penghormatan. Setelah menerima keduanya toh tetap kritis. Harusnya mencontoh Fadli dan Fahri Hamzah," pungkasnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai sikap Gatot bukanlah sikap seorang negarawan.
Padahal, gelar Bintang Mahaputera yang diberikan Presiden Jokowi adalah bentuk penghargaan. Sebab, Gatot pernah menjabat Panglima TNI selama 2015-2017.
"Sangat disayangkan beliau tidak hadir. Tidak menunjuKkan sikap negarawan. Pemberian gelar Bintang Mahaputera dari Presiden kan merupakan penghargaan dari negara karena beliau pernah menjabat sebagai Panglima TNI," tandas Ace.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Rabu (11/11).
Dalam suratnya tersebut, Gatot mau menerima pemberian Bintang Mahaputera tetapi tidak bisa hadir.
"Tadi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima, menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan," kata Mahfud di Istana Negara.
Baca juga: Jenderal Gatot
Dalam surat tersebut menurut Mahfud, Gatot menuliskan bahwa tidak bisa hadir dalam acara penganugerahan karena masih dalam suasana pandemi covid-19.
"Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana covid-19," kata dia. (Zuq/A-3)
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
"Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Jokowi memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden.
Adi sejatinya tidak yakin dalam waktu tiga bulan akselerasi kinerja menteri bisa dilakukan
Pihak Istana angkat suara ihwal penempatan duduk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sidang paripurna kabinet di Istana Negara.
HARI ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang tahun. Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961.
Deputi Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan tidak akan ada perayaan apapun di hari ulang tahun Jokowi.
Kemensetneg telah menerima surat perbaikan perihal pengunduran diri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif Firli Bahuri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved