Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH mendapat kritikan dari masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan peninjauan ulang mengenai pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan, Dewan Pengawas, maupun pejabat struktural KPK. Hal itu disampaikan oleh Sekjen KPK Cahyo Hardianto Hareffa.
"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran mobil dinas tersebut," kata Cahyo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).
"Dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa peninjauan ulang yang dimaksud bukan berarti lembaga antirasuah tersebut meninjau mengenai harga kendaraan.
"Meninjau ulang pengadaan ini, bukan mengenai harga," ujar Ali.
"Artinya kita tidak melakukan lebih lanjut pembahasan terkait dengan mobil dinas untuk saat ini," tandasnya.
Baca juga: Mobil Dinas Pimpinan KPK Tidak Boleh Direalisasikan
Kritikan mengenai pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan, Dewas, serta pejabat struktural KPK sebelumnya datang dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Tumpak bahkan mengatakan pihaknya tidak pernah mengusulkan soal anggarn pengadaan kendaraan dinas tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Dewas telah diberikan tunjangan transportasi yang cukup tiap bulannya.
"Kami sudah dapat (tunjangan) transport, untuk apa mobil dinas? Kami sepakat semua (anggota) Dewas berlima menolak pemberian mobil dinas itu," ujar Tumpak. (OL-4)
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
KAPENDAM Jaya Kolonel Inf. Deki Rayu Syah Putra angkat bicara terkait keberadaan sebuah mobil berpelat dinas TNI berada di lokasi tempat kejadian perkara pembuatan uang palsu Rp22 miliar
BPK didorong untuk menelisik lebih jauh perihal temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas.
Jokowi akan melakukan rangkaian kunjungan kerja di Sumatera Selatan, sementara Iriana akan melakukan rangkaian kunjungan kerja di NTB
Anggota DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengkritisi langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang menyetujui pembelian mobil kendaraan dinas operasional (KDO) para pejabat eselon 2.
Heru Budi Hartono, tidak menampik mobil dinas baru untuk para pejabat DKI Jakarta telah diganti. Namun pengadaan mobil Toyota Kijang Innova zenix itu menggunakan anggaran tahun 2023
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved