Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tuduhan sebagai dalang di balik mobilisasi massa dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh pada Kamis pekan lalu.
Menurutnya, semua tudingan tersebut merupakan fitnah yang tidak bertanggungjawab. Diungkapkannya, tudingan ini sama seperti 2016 saat dirinya dituduh menggerakkan massa menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dipidana atas kasus penistaan agama.
"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," katanya dalam acara 'Ngobrol Santai' yang digelar kemarin dan diunggah channel YouTube-Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini.
SBY menjelaskan kalau pun memiliki kemampuan menggerakkan massa dan uang yang banyak untuk membiayainya, hal tersebut tidak akan dilakukannya. "Saya tidak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat dilakukan," katanya.
Baca juga: Ada Parpol Oposisi Dibalik Mobilisasi Penolakan RUU Cipta Kerja
"Begini. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu ndak baik, ndak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," lanjut SBY.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan fitnah ihwal menunggangi demo UU Cipta Kerja, sama saja dengan menghina masyarakat yang turun ke jalan untuk semata-mata menyampaikan aspirasinya. "Kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang mereka juga terhina, merasa dihina," tutur SBY.
Presiden RI ke-6 ini meminta aksi saling memfitnah di antara anak bangsa dihentikan. Pasalnya fitnah adalah perbuatan yang mempermainkan kebenaran. "Kalau kita senang dan suka memfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan tuhan," ujarnya.(OL-4)
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Tercatat 162 musisi akan tampil di festival musik pestapora tahun ini. Menariknya, nama SBY tercatat di pojok bagian kanan poster tersebut, diapit Tulus dan Rempit Goddes.
SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya membahas berbagai persoalan bangsa tentang demokrasi dan kerusakan moral.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan (youth not in education, employment, and training).
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mendukung ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk forum khusus presiden RI terdahulu.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved