Romli: Pembahasan RUU Kejaksaan Tunggu Revisi KUHP Rampung

PAKAR Hukum Pidana Romli Atmasasmita mendorong pembahasan UU No 16/2004 tentang Kejaksaan ditunda hingga revisi KUHAP rampung 

Hal itu terkait kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam RUU Kejaksaan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

“Saya tidak sependapat kalau prosedur pembahasan ini lebih didulukan dari hukum acaranya (KUHAP), rancangannya. Proses itu payung hukumnya acara pidana (KUHAP),” ujar Romli, Selasa (29/9).

Menurut dia, payung hukum proses tidak menyebut secara tegas bahwa penuntut itu adalah penyidik. Akan tetapi, jelasnya, kejaksaan itu dominus litis bahwa penuntut tunggal dan penyidikannya untuk tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran HAM berat.

"Jadi payungnya dulu, karena proses beracara kan tidak ada hukum acara kejaksaan. Saya katakan tidak setuju (RUU Kejaksaan), sabar saja menunggu perubahan KUHAP yang sudah ada di prolegnas DPR,” ujarnya.

Dalam RUU tersebut, kewenangan kejaksaan hendak diperluas, tidak semata-mata melalukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi dan pelamggaran HAM berar.

Kejaksaan ingin menangani tindak pidana administrasi yang ada di kementerian atau lembaga lainnya.

“Mau diambil, boleh. Jadi UU Kejaksaan memberi celah untuk keluar. Tapi, payung hukumnya (KUHAP) menyebut penuntut. Lex spesialisnya ya UU Tipikor, TPPU dan pelanggaran HAM. Tapi sekarang, yang spesialis itu ingin diperluas oleh UU tentang struktur organik kejaksaan yang harusnya KUHAP,” pungkas Guru Besar Universitas Padjadjaran itu. (OL-8)