Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu sedih ketika mengetahui kadernya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi, KPK berdiri saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI pada 2002 lalu. Dia mengaku tidak bisa menutup kesedihan saat kader PDIP ditetapkan tersangka oleh lembaga antirasuah.
"Saya sangat sedih kalau melihat kalangan PDIP yang diambil (ditetapkan tersangka) oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa,” ujar Megawati dalam pembukaan sekolah calon kepala daerah secara virtual, Minggu (13/9).
Baca juga: Megawati Ingatkan Unsur PDIP Tertib Administrasi
“Kalau tidak percaya, lihat pembentukan KPK, juga MK (Mahkamah Konstitusi)," imbuhnya.
Walau sedih, dia menekankan pendirian KPK bertujuan untuk menjaga uang rakyat. Menurutnya, elit pemerintahan yang berani menyelewengkan uang negara harus ditindak KPK.
"Yang korupsi pasti kalangan elite. Karena itu, saya mau teken untuk didirikannya KPK," pungkas Megawati.
Kepada bakal calon kepala daerah, dia berpesan untuk selalu mawas diri. Calon pemimpin harus mendedikasikan pikiran dan tenaga untuk kepentingan rakyat, agar terhindar dari praktik korupsi.
Baca juga: ICW Desak KPK Bongkar Dugaan Keterlibatan Oknum DPP PDIP
Selain KPK, Megawati juga meminta kepala daerah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sebab, bukan hanya KPK yang mengawasi uang rakyat, namun juga ada lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya minta tolong dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.(OL-11)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved