Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umun PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan tanda tangannya dipalsukan dalam surat rekomendasi untuk Puti Guntur Soekarno dan Lilik Arijanto pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur 2020.
"Puti itu keponakan saya, putrinya Pak Guntur. Tega-teganya coba," ujar Megawati dalam konferesi pers secara virtual, Rabu (2/9).
Baca juga: Pernyataan Hasto Soal Pilkada Surabaya Ibarat Memercik Muka PDIP
Mega menegaskan surat rekomendasi sebagai syarat sah pencalonan kepala daerah itu tidak dapat dibeli dengan uang. Ia telah mendesain surat rekomendasi agar tidak dapat dipalsukan dengan memberikan tanda barcode.
"Yang tahu (asli atau plasu) hanya saya terus Mas Prananda (Prabowo). Jadi kalau ada yang palsu-palsu ya gampang, saya langsung tahu," tuturnya.
Megawati mengaku tidak sedikit pihak yang mendekati dirinya untuk meminta rekomendasi maju sebagai kepala daerah melalui partai berlambang banteng itu. Namun, dia dengan tegas menolak lantaran tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Jadi jangan deh, yang akan bertarung ini, terus tidak mau turun ke struktur partai," jelasnya.
PDIP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ery Cahyadi dan Armuji dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surabaya 2020.
Baca juga: PDIP Dinilai Gagap Hadapi Koalisi di Pilkada Surabaya
Surat rekomendasi yang beredar itu berkop DPP PDIP, namun tanpa logo. Surat dikeluarkan pada 31 Agustus 2020. Isinya menuliskan, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam surat rekomendasi yang beredar, nama pasangan Puti Guntur Soekarno dan Lilik Arijanto tertulis sebagai calon wali kota dan wakil wali Kota Surabaya, yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Surabaya 2020. Surat tersebut ditandatangai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (X-15)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved