Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIDAK kunjung disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi pertanyaan banyak kalangan, terutama kelompok aktivis. Pasalnya, RUU yang sudah mulai dibahas sejak 2004 itu (sudah 16 tahun) tidak kunjung disahkan DPR RI.
Perkembangan terakhir, RUU yang harusnya disahkan pada rapat paripurna penutupan akhir masa sidang awal Juli lalu kandas karena keputusan Bamus DPR menunda membawanya ke rapat paripurna.
"Artinya, RUU ini tinggal ketok saja untuk disahkan tetapi kok malah diparkir lagi. Ini ada apa? Kami masyarakat sekarang hanya ingin niat baik fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apakah mereka punya niat atau tidak untuk menjamin perlindungan Pekerja Rumah Tangga kita," kata Koordinator JALA PRT Lita Anggraini saat berbincang bersama Jurnalis Senior Media Indonesia Sabam Sinaga dalam acara Journalist on Duty yang disiarkan melalui Live Instagram Media Indonesia, Senin (27/7) malam.
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Usul Gaji PNS Dibayar Pakai Emas
Menurut Lita, dari sisi substansi RUU itu sudah cocok dan tepat sehingga tidak perlu lagi alasan untuk tidak mengesahkannya.
"Ini kan sudah lama sekali mulai dibahas, ya sekitar 4 periode DPR RI. Jadi masa iya dari sisi substansi belum beres juga? Ini hanya murni soal ada niat baik atau tidak. Itu saja," tegas Lita.
Dijelaskannya, baik pemerintah maupun DPR RI harus konsisten menjalankan perintah konstitusi dan sila-sila Pancasila terutama aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.
Bukan hanya itu, hadirnya UU PRT bagi Indonesia akan ikut menyelamatkan muka Indonesia di luar negeri yang selama ini sering menuntut dunia internasional melindungi Pekerja Migran Indonesia.
"Artinya mana kala kita berteriak lindungi PMI yang rata-rata banyak bekerja di sektor domestik justru di dalam negeri kita tidak punya perhatian untuk itu. Kan tidak konsisten namanya," ungkap Lita.
Saat ini, RUU PPRT sedang dinantikan oleh sekitar 10 juta pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri.
Lita berharap agar pada periode ini DPR bisa mencetak sejarah bahwa RUU yang mangkrak belasan tahun itu akhirnya bisa disahkan.
"Kita harap agar segera disahkan disahkan sehingga DPR dan pemerintah sekarang benar-benar bisa mencetak sejarah," pungkas Lita. (OL-1)
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
PAN mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
Presiden Joko Widodo menolak mengomentari usulan Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada DPR sebagai inisiator.
TNI menjadi lebih komunikatif dengan masyarakat dan karena makin komunikatif sehingga TNI pun menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
Menurut Nabil, isu PKI biasanya menyerang partai yang memiliki akar kuat di masyarakat.
Virgie merupakan kader Partai NasDem yang maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Tomohon berpasangan dengan Jilly Gabriela Eman sebagai Calon Wali Kota.
Makna kemerdekaan sesungguhnya ialah ketika seseorang berhasil merdeka dari segala persoalan masa lalu dan dengan semangat yang sama mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat ini.
Dasar dari sistem pembelajaran berbasis riset ini kata dia adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu menjawab persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Menurut Ali, dari sisi pemerintah sudah ada kebijakan yang mendukung iklim pengembangan teknologi dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved