Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR, Dave Laksono, mengatakan rencana Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk membeli pesawat Eurofighter jenis Typhoon bekas dari Austria sebaiknya harus didalami lagi. Rencana itu harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak terburu-buru.
Dave menjelaskan, rencana tersebut memang tidak melanggar UU Industri Pertahanan. Karena saat ini Indonesia sudah memiliki perjanjian kerjasana bidang pertahanan dengan Austria.
"Secara UU karena kita sudah ada perjanjian kerjasama dengan austria jadi dalam hal ini memang dimungkinkan," ujar Dave, ketika dihubungi, Kamis, (23/7).
Namun, ia mengatakan yang harus dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan adalah soal kesiapan Indonesia. Karena pesawat tersebut adalah jenis baru dan belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya.
"Apakah itu masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Karena itu pesawat jenis baru, otomatis semuanya juga baru. Baik pilot, maintenance-nya, suku cadang, dan lain-lain. Itu yang harus dipertimbangkan, apakah kita mampu untuk mengambil alutsista yang baru itu untuk digunakan di Indonesia," ujar Dave.
Dave mengatakan, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai rencana tersebut oleh Kementerian Pertahanan di Komisi I. Ia mengatakan masih ada waktu untuk melakukan pembahasan sebelum rencana tersebut benar-benar dilakukan.
"Sejauh ini belum dibahas di komisi I DPR. Memang bukan berarti itu salah, apalagi ini kan baru menyatakan minat untuk membeli. Masih butuh proses panjang kalau memang benar-benar akan melakukan pembelian. Jadi masih bisa dilakukan pendalaman dan pembahasan lagi dengan DPR," ujar Dave.
Ia mengingatkan, bahwa hal utama yang harus jadi pertimbangan Menteri Pertahanan ialah soal kesiapan Indonesia menggunakan pesawat tempur tersebut. Selain itu, juga harus dipertimbangkan keuntungan yang bisa didapat Indonesia dari jual beli dua negara.
"Kalau memang ada deal yang bagus untuk Indonesia, misalnya harganya bisa dapat sangat murah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk menentukan keputusan membeli," ujar Dave. (OL-4)
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved