Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan mengendurkan status pembatasan sosial, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih atau pernah menjadi zona merah.
Jokowi meminta data dan fakta di lapangan betul-betul diperhitungkan. Saran dan masukan dari para ahli juga harus didengarkan serta diterapkan dengan baik.
"Jangan sampai kita berani membuka, masuk ke new normal, tetapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan," ujar Jokowi saat memberi arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6).
Presiden menjelaskan, setiap daerah yang berencana mengendurkan status pembatasan sosial harus terlebih dulu melakukan simulasi dengan menerapkan prakondisi.
Langkah tersebut kemudian harus diikuti dengan perencanan waktu yang tepat.
"Jangan sampai RT/R0 masih tinggi, kita sudah berani buka. Hati-hati jangan membuat kebijakan tanpa sebuah data science yang jelas," tegas kepala negara.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Jika dua hal tersebut sudah dilakukan, pemerintah daerah harus memilih sektor apa yang prioritas untuk didahulukan bergerak.
"Tidak langsung dibuka semua. Apakah sektor industrinya dulu atau pariwisatanya. Tetapi itu juga masih harus dibatasi. Kalau kapasitas biasanya 1.000 pengunjung, ya jadi 500 dulu. tidak usah tergesa-gesa karena yang kita hadapi ini dua persoalan, kesehatan dan ekonomi. Semua harus berjalan dengan baik," jelas Jokowi.
Jika prioritas sudah ditentukan dan tatanan kenormalan baru sudah dijalankan, pengawasan ketat dan evaluasi rutin harus dilakukan.
"Kalau memang kasusnya kembali naik ya tutup lagi. Harus berani seperti itu. Harus berani memutuskan seperti itu," tutur Kepala Negara.(OL-5)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Berdasarkan pedoman yang ada, covid-19 baru dianggap sebagai ancaman jika jumlah atlet yang tertular mencapai 5% dari total seluruh atlet dalam periode tujuh hari.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Lima dari enam atlet di Olimpiade Paris 2024 yang dinyatakan positif covid-19 merupakan atlet polo air Australia, dan satu merupakan atlet renang Inggris.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved