Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet) meminta pemerintah memberlakukan kembali pelajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan karena pentingnya mata pelajaran Pancasila bagi generasi muda.
Bamsoet mengakui, sejak era reformasi, pelajaran pendalaman tentang Pancasila tidak dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Hal ini berbeda saat Orde Baru berkuasa, pemerintahan Soeharto kala itu mewajibkan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
“Yang terjadi ialah banyak sekali kemerosotan budi pekerti kita sebagai bangsa dan negara terhadap berbagai ancaman-ancaman yang muncul di masyarakat kita. Apalagi menghadapi kerasnya informasi,” ucap Bamsoet.
Kini pembicaraan soal Pancasila kembali mengemuka setelah munculnya RUU HIP. Bamsoet menuturkan sepengetahuannya saat ini pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP dan sekarang tengah mengkaji lebih dalam draf RUU tersebut.
“Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, yakni pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi.’’
Bamsoet mengungkapkan perubahan itu berpeluang juga mencakup dikembalikannya nama RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Nama ini pula yang masuk ke Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2020.
Pembinaan, kata Bamsoet, berarti lebih teknis dan memayungi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Isinya ialah tentang blue print bagaimana membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. “Bersama juga MPR yang melakukan tugas empat pilar, salah satunya membumikan Pancasila.’’
Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan menambahkan bahwa Pancasila bagi rakyat Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi negara yang memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
‘’Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sebagai pemersatu bangsa dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak,’’ kata Syarief.
Apabila didalami, isi Pancasila merupakan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna setiap diri rakyat Indonesia ialah sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Menurut Syarief, walaupun agama dan kepercayaan berbeda, saling menghormati dan bersatu dalam kebinekaan itu diperlukan. Karena Pancasila sudah final dan diterima seluruh rakyat Indonesia, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus mendapatkan perhatian.
‘’Sudah saatnya fokus melakukan upaya-upaya dalam pengamalan Pancasila mulai dari diri masing-masing,’’ katanya. (Uta/Ant/P-1)
Tujuan kerja sama untuk memberikan pembinaan dan pemahaman tentang ideologi Pancasila di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa yang berkuliah di UPI Kampus Cibiru.
Di tengah tantangan arus digital saat ini, kegiatan kelas menulis bermanfaat untuk mengasah kreativitas dan kemampuan menulis anak-anak.
Ratusan anak mengerubungi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko saat bermain kuis Pancasila dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional di Istora Papua Bangkit.
UPAYA penguatan Pancasila yang dimulai pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI NasDem pada 25-27 Agustus 2024 mendatang akan menyelenggarakan perhelatan akbar dalam tradisi keorganisasian partai, yaitu kongres ke-3.
PANCASILA pro pembangunan berkelanjutan. Itu pilihan tunggal atau tujuan Proklamasi tidak kesampaian.
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved