Giliran Adik Megawati Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

KETUA Yayasan Pendidikan Bung Karno sekaligus adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Diah Pramana Rachmawati Soekarno, menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Alasannya, embrio regulasi itu dapat menurunkan derajat ideologi bangsa.

"Pancasila sebagai filosofi, atau landasan ideologi sudah final. Dia berada di atas sebagai falsafah dasar yang menjadi dasar negara kita. Bung Karno sudah mendeklarasikan pada 1 Juni. Secara konstitutif itu telah disahkan pada 18 Agustus, satu hari setelah proklamasi," katanya saat menggelar keterangan resmi di kediamannya, Jakarta, Sabtu (20/6).

Baca juga: Ini Alasan RUU HIP Tidak Perlu Dibuat

Menurut dia, mendiang ayahnya yang juga Presiden pertama Soekarno, menyatakan landasan struktural dan operasional Indonesia dalam yang mengejawantahkan Pancasila adalah UUD 1945. Keduanya tidak bisa dipisahkan.

Baca juga: Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP

Sayangnya, kata politisi Partai Gerindra ini, UUD 1945 sudah empat kali diamendemen sehingga melenceng dari semangat awal dan kini berbau liberalisme dan kapitalisme. Mestinya semua pihak mengembalikan UUD 1945 ke versi awal disusun oleh para pendiri bangsa.

"Sebenarnya ini terjadi kecelakaan. Apa sebabnya karena konstitusi kita UUD 1945 itu diamandemen empat kali sehingga mengubah haluan negara kita. Padahal landasan struktural bangsa ini UUD 1945 dan landasan operasionalnya Pancasila," ungkapnya.

Baca juga: Titik Rawan RUU HIP

UUD 1945 belum dikembalikan ke rumusan awal, lanjut dia, banyak pihak malah ingin menurunkan derajat Pancasila lewat RUU HIP. "Pertanyaannya untuk apa membuat UU lagi, itu artinya mendowngrade baik Pancasila maupun UUD 1945," katanya.

Baca juga: Atas Nama Pemerintah, Wapres: Pembahasan RUU HIP Ditunda

Ia secara pribadi menolak RUU HIP dengan sejumlah pertimbangan di atas dan meminta pembahasannya tidak dilanjutkan. Terlebih dia menilai dalam rumusan calon regulasi itu terdapat potensi pihak yang berupaya memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.

"Jadi saya pribadi saya menolak RUU HIP karena bertentangan dengan apa yang dinyatakan Bung Karno, Pancasila dan UUD 1945 adalah tunggal. Kalai tetap lolos, saya melihat ada hiden agenda. Ini menghancurkan NKRI. Kita terpecah belah lagi," paparnya.

Baca juga: PDIP Anggap Partai Lain Lepas Tangan Soal RUU HIP

Terakhir, dia mengajak semua pihak untuk berhati-hati terhadap RUU HIP. "Jadi untuk apa UU itu, dan kita menghianati para founding father. Kemarin UUD kita sudah diamandemen sehingga bersifat liberal, kapitalisme sekaran mau mendown-grade Pancasila. Jadi untuk apa membuat UU HIP," pungkasnya. (X-15)