Siapkan Tatanan Normal Baru

MENERAPKAN tatanan new normal atau normal baru dinilai merupakan pilihan rasional terkait dengan pandemi covid-19. Selain pandemi belum bisa hilang dalam sekejap, pemulihan ekonomi pun harus dilakukan demi kepentingan rakyat.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyiapkan indikator penentu kesiapan daerah untuk menerapkan normal baru berbasis pemenuhan kriteria.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan ada tiga indikator utama untuk menilai kesiapan daerah dalam memasuki era normal baru (lihat grafi k). “Pertama, gambaran epidemiologi, lalu surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatannya,” kata Wiku saat telekonferensi di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Data-data dari ketiga indikator tersebut kemudian menghasilkan profil risiko tiap daerah yang dapat dilihat masyarakat luas lewat aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC).

Sebelumnya, pada Senin (25/5), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Aturan itu terangkum dalam tiga poin utama, yakni manajemen dalam pencegahan penularan covid-19, kebijakan pekerja esensial yang harus
tetap bekerja selama PSBB berlangsung, serta sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai korona.

Protokol

Presiden Joko Widodo, kemarin, meninjau Mal Summarecon di Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait kesiapan pusat perbelanjaan menghadapi tatanan normal baru. Presiden pun mengecek langsung protokol kesehatan yang diterapkan.

Dengan didampingi sejumlah pejabat negara, Presiden mengecek langsung penerapan protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, dan penjagaan jarak fisik di pusat perbelanjaan.

Sebelumnya, Jokowi juga mengumumkan pengerahan ratusan ribu personel TNI dan Polri untuk mengawasi masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan akan ada 340 ribu personel TNI dan Polri yang diterjunkan untuk mendisiplinkan masyarakat di masa PSBB.

Sejumlah daerah dilaporkan juga terus mematangkan persiapan penerapan normal baru. Di Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan normal baru, belum diterapkan dalam waktu dekat. Namun, kelak seluruh aktivitasnya mengacu protokol kesehatan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, juga meminta pemerintah menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar pelonggaran kebijakan PSBB menuju normal baru. “Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelong garan kebijakan PSBB. Selain itu, ke siapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah,” tegas Rerie, kemarin. (Dhk/AS/RO/X-6)