Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan Presiden Jokowi harus lebih selektif dalam memilih staf khusus. Hal itu karena saat ini ada polemik soal dua staf khusus millenial presiden di masyarakat.
Dua staf tersebut yakni Adimas dan Andi Taufan. Mereka akhirnya memutuskan mundur setelah sebelumnya mendapat sorotan dari masyarakat terkait dugaan memanfaatkan jabatan staf khusus presiden untuk menguntungkan perusahaan pribadinya.
"Terbukti mereka belum pantas duduk sebagai stafsus dan cendrung gagal paham," ujar Yandri, Jumat, (24/4).
Meski begitu ia mengatakan mengapresiasi sikap kedua staf khusus millenial Jokowi yang mundur. Ia juga mengimbau agar staf khusus lain yang merasa bermasalah untuk segera mengikuti langkah Adimas dan Andi Taufan.
"Pak Jokowi harus lebih selektif lagi kalau merekrut stafsus tapi kita aprisiasi sikap mereka mau mundur setelah menui polemik di publik," ujarnya.
Baca juga: Sebelum Resmi Dilarang, 329.693 Warga Mudik
Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali, mengatakan bahwa masalah yang merebak terkait staf khusus Jokowi harus jadi catatan tersendiri bagi Jokowi.
"Ini menunjukkan bahwa pengangkatan stafsus punya banyak catatan. Sudah dua yang mundur. Bisa jadi ada lagi. Komen saya, yg salah bukan prajurit tapi jenderalnya. Pak Presiden perlu bertanggung jawab pada pembinaan stafsusnya," ujar Mardani.(OL-4)
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden Jokowi angkat Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus presiden
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadi ketua umum dari partai manapun.
SENIMAN Butet Kertaradjasa dilaporkan oleh Relawan Pro Jokowi (Projo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Polda DIY atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Hajatan Rakyat
INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami stagnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons
Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menampik suasana di Kabinet Indonesia Maju berubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved