Bakamla Tutup Akses Jalur Tikus

BADAN Keamanan Laut (Bakamla) akan mengawasi sekaligus mencegah masuknya orang ke Indonesia melalui jalur-jalur tikus. Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mudik, khususnya dari Malaysia, akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi, yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun.

Mereka wajib menjalani tes kesehatan dan karantina. Tujuannya memastikan tidak ada imported case atau orang dari luar negeri yang terinfeksi covid-19 tanpa sepengetahuan.

Kepala Bakamla RI Aan Kurnia mengatakan langkah itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi pada rapat terbatas melalui video conference dengan topik penanganan arus masuk WNI dan pembatasan perlintasan WNA mengarahkan Bakamla bersinergi dengan TNI-AL, Polair, Bea Cukai, KKP, KPLP, Imigrasi, dan lainnya untuk mengawasi perlintasan jalur tikus, khususnya rute dari Malaysia,” papar Aan Kurnia kepada Media Indonesia, kemarin.

Panglima Komando Angkatan Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) 2016-2018 tersebut mengatakan Bakamla sudah memiliki pemetaan jalur ilegal atau jalur tikus dari Malaysia menuju Indonesia. Jumlahnya puluhan sehingga memerlukan banyak kekuatan untuk mengantisipasinya.

Selain bersinergi dengan institusi TNI-AL dan lainnya, Bakamla didukung pemantauan lalu lintas kapal dari Stasiun Pemantauan Keamanan Keselamatan Laut (SPKKL), serta citra satelit.

Bantuan TKI

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengiriman bantuan sosial kepada WNI yang ada di Malaysia. Terutama, TKI harian yang terdampak kebijakan movement control order (MCO).

Jenis bantuan yang disepakati antara lain sembako dan bahan pokok lain. Pengiriman itu menggunakan fasilitas transportasi TNI dan bekerja sama dengan pihak Malaysia untuk angkutan darat setiba di negeri jiran.

“Dalam konteks ini, kita berusaha untuk menahan sebanyak mungkin para migran kita di Malaysia untuk tidak pulang. Per 27 Maret 2020, sedangkan untuk cadangan beras yang ada di Bulog saat ini cukup, yakni sekitar 1,38 juta ton,” ungkap Muhadjir, di kantornya, kemarin.

Pemerintah pun tidak menutup mata ada TKI yang memilih pulang ke Tanah Air. Mereka harus menjalani mekanisme protokol kesehatan.

Sebelum kembali ke Tanah Air, para TKI harus mendapatkan sertifikat kesehatan dibantu Kedutaan Besar RI setempat. Sesampainya di bandara dan pelabuhan Indonesia, kesehatan mereka akan diperiksa ulang.

Para WNI tersebut akan dipisahkan ke dalam dua status, yaitu pertama sehat atau tidak bergejala covid-19 dan kedua bergejala covid-19. “Jadi, walau sudah (mendapat) health certifi cate tapi ada gejala, akan dipisahkan. Nanti akan ada isolasi,” ujarnya.

Lokasi isolasi meliputi Pulau Galang, Kepulauan Natuna, dan Pulau Sebaru. Sementara itu, yang sehat sesampai di daerah asal tetap harus menjalani karantina mandiri yang di koordinasikan pemerintah daerah setempat.

“Mulai dari pelabuhan (ketibaan di daerah asal TKI) sampai tujuan akhir jadi tanggung jawab pemda masing-masing. Di setiap desa oleh Kemendes juga disiapkan karantinakarantina  kalau ada WNI yang datang dari luar negeri,” Muhadjir. (Ant/Bay/P-2)