Polisi Tangani 33 Kasus Penimbunan Pangan dan Alkes

KAPOLRI Jenderal Idham Azis mengatakan pihaknya belum menerima laporan kasus terkait aksi penjarahan bahan pokok di seluruh Indonesia. Hingga saat ini pun belum ada kejadian penjarahan terebut.

"Sampai saat ini alhamdulillah di seluruh indonesia tidak ada laporan kasus dan kejadian terkait kasus penjarahan," ucap Kapolri Jenderal Idham Azis di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

Lanjutnya, Polri telah menangani 15 kasus penimbunan bahan pangan. 15 kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

Mantan Kabareskrim itu juga mengungkap adanya aksi penimbunan alat kesehatan. Data per Selasa, 31 Maret 2020, ada 18 kasus penimbunan alat kesehatan.

"Sebanyak 18 kasus dengan 37 tersangka. Keseluruhan tersangka tersebut dalam proses penyidikan," ungkap Idham.

Idham mengungkap pihaknya telah melakukan kegiatan patroli sebanyak 64.622 dan melakukan penindakan di wilayah rawan covid-19. Kegiatan antara lain mengedukasi masyarakat sebanyak 18.935 kegiatan dan publikasi lewat Humas Polri ada 35.954 kegiatan.

"Kita juga melakukan penindakan pembubaran massa sebanyak 9.733 kegiatan," ujar Idham.

Para pelaku yang melanggar kebijakan pemerintah saat masa darurat pandemi Covid-19 seperti tidak mau dibubarkan saat berkerumun, mengadakan acara keramainan, dapat dikenakan sanksi pidana. Antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dan pasal 212, 214 ayat 1 dan 2, pasal 216 dan 218 dalam Kitab Undang-Undang Huhum Pidana (KUHP).

Idham menegaskan Polri masih mengedepankan upaya preventif dan tindakan humanis sebelum berlanjut ke proses hukum. Menurutnya, masyarakat Indonesia masih patuh terhadap imbauan-imbauan pemerintah dan polri. "Bila kita bandingkan dengan negara lain yang polisinya sudah menggunakan penegakan hukum lebih keras," ucap Idham. (OL-4)