Pelanggaran ASN Marak Jelang Pilkada

PILKADA 2020 telah ­memasuki tahapan pendaftaran calon jalur perseorangan. Meskipun ada ­penetapan pasangan calon di daerah, Bawaslu sudah menerima ada 297 kasus dugaan ­pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia berdasarkan data per 10 Maret 2020.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendalami kasus-kasus itu. Dari 297 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, sebanyak 245 kasus pelanggaran yang telah selesai diperiksa, 26 kasus dalam proses pemeriksaan, dan 31 kasus dihentikan.

“Dugaan pelanggaran netralitas ASN paling banyak terjadi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 39 kasus,” ujar Ratna.

Pelanggaran netralitas ASN kedua terbanyak diikuti NTB dengan 38 kasus dan Sulawesi Tenggara 31 dugaan, lalu di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu menemukan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 15 kasus. Salah satunya ada di Kabupaten Mojokerto. “Dari 15 kasus di Mojokertro, direkomendasikan, kami rekomendasikan ke KASN sebanyak 13 kasus dan 2 kasus dihentikan,” imbuhnya.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain mendeklarasikan diri sebagai bakal calon atau bahkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon melalui jalur partai politik atau perseorangan.

Selain itu, ada pula upaya menguntungkan salah satu bakal calon dengan menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon, mengajak untuk mendukung salah satu calon, memberikan dukungan melalui media sosial (medsos) atau media massa, dan alat peraga kampanye (APK).

Sebelumnya Kemendagri bersama KASN sudah menggelar sosialisasi pengawasan sikap netralisasi ASN di Pilkada 2020. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak agar tidak terjadi lagi pelanggar-an-pelanggaran netralitas ASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto menegaskan ASN harus bersikap profesional karena yang menjadi tugas mereka ialah melayani publik.

Sementara itu, hal tersebut dianggap hanya bisa dijaga dengan baik ketika para ASN bersikap netral.

‘’Kita tidak dalam posisi untuk membuat norma baru. Kita hanya mengawasi dan semua berdasarkan aturan yang ada,’’ jelasnya. (Ind/P-1)