Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot yakni Nelly Margaretha. Nelly yang merupakan pengusaha itu dijebloskan ke Lapas Perempuan Klas II A Pondok Bambu, Jakarta.
"Hari ini KPK telah melaksanakan eksekusi terpidana Nelly Margaretha pemberi suap kepada Suryadman Gidot (Bupati Bengkayang) di Lapas Perempuan Klas II A Pondok Bambu," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/3).
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst pada 2 Maret lalu menjatuhkan pidana penjara terjadap Nelly selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.
Nelly terbukti dan dinyatakan bersalah menyuap Suryadman Gidot untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Baca juga : Tok! Muchtar Effendi Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Berdasarkan putusan majelis hakim, Nelly terbukti menyuap sebesar Rp60 juta. Suap diberikan kepada Suryadman melalui Aleksius selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang.
Suap berawal saat Suryadman diduga meminta uang kepada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Agustinus Yan, masing-masing Rp300 juta.
Permintaan tersebut sebagai timbal balik atas pemberian anggaran tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan Rp6 miliar.
Aleksius kemudian menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Ditengarai, ia mematok fee untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung minimal 10%. (OL-7)
Ada mantan narapidana kasus korupsi yang kembali berkompetisi atas putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Seluruh narapidana yang mendapatkan remisi tidak ada yang langsung bebas.
Saat ini jumlah penghuni Lapas se-Riau diketahui telah mencapai 14.692 orang. Padahal kapasitasnya hanya untuk 4.555 orang.
Kemenkumham akan memberikan remisi serta pengurangan masa pidana khusus bagi 159.557 narapidana serta anak binaan pada momen Lebaran tahun ini.
Sebanyak 1.642 narapidana beragama Hindu mendapatkan remisi khusus Nyepi 2024
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved