Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISARIS Utama PT Pertamina (Persero) yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diyakini kompeten untuk memimpin otorita ibu kota negara baru.
"Saya kira nama Pak Ahok bukan lagi sesuatu yang mengherankan, karena beliau saja pernah menjadi gubernur. Punya rekam jejak dalam mengelola ibu kota. Jadi, memang ada kompetensinya begitu bukan sembarangan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. (Antara)
Baca juga: Ahok Ditolak Pimpin Otorita Ibu Kota Baru, PPP: Wajar Saja
Meski Ahok dinilai memiliki kompetensi, Donny mengatakan belum tentu terpilih karena masih dalam pembahasan. "Tunggu saja dari Presiden (Joko Widodo) siapa yang akan diputuskan nanti menjadi kepala badan otorita," ujar Donny.
Baca juga: Ahok dan Tumiyana Dianggap Paling Tepat Pimpin Ibu Kota Baru
Ada empat kandidat yang akan menjadi kepala otorita ibu kota negara ibu. Mereka yakni Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
"Semuanya punya kelebihan masing-masing, maka semuanya itu ditimbang serius oleh presiden," pungkas Donny. (X-15)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved