Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Derah (DPD) RI mendorong percepatan dan pembangunan daerah sesuai harapan Presiden Jokowi. Strategi Indonesia sentris ini akan semakin cepat terwujud dengan penegakan serta kepastian hukum.
"Percepatan pembangunan daerah, di situlah kepentingan kami, DPD RI, sebagai wakil daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka diskusi bertajuk Penegakan Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).
Menurut LaNyala, arahan Presiden Jokowi sudah tepat bahwa pembangunan Indonesia harus menggunakan pendekatan Indonesia sentris. Artinya, tegasnya, pembangun harus dilakukan secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah.
"Jika daerah maju, maka Indonesia juga pasti maju. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, sekali lagi, titik tekan tema seminar kali ini sebenarnya ada pada kalimat percepatan pembangunan daerah," jelasnya.
Ia berharap para semua lembaga terkhusus penegak hukum memberikan arahan kepada kepala daerah supaya pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum. Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan.
"Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah," tuturnya.
Penegakan hukum secara baik dan benar harus dihormati. "Namun percepatan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, perlu kita dukung dan prioritaskan. Terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan menciptakan kepastian hukum akan investasi," pungkasnya. (Cah/OL-09)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti menekankan pentingnya pembangunan ramah keluarga sebagai basis kebijakan nasional untuk mengatasi depresi remaja dan kemiskinan.
Tantangan pembangunan dinilai semakin kompleks sehingga penyusunan kebijakan tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan percobaan atau trial and error.
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved