Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Willy Aditya mengapresiasi rencana program Komponen Cadangan (Komcad) yang ditargetkan merekrut 25 ribu personel.
Menurut politikus Partai NasDem itu, komponen cadangan sangat bagus untuk memperkuat sistem pertahanan. Namun langkah tersebut tidak boleh tergantung dan membebani keuangan negara.
"Membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Maka Komcad itu tidak boleh tergantung dan membenani keuangan negara," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (20/2).
Baca juga : Kemenhan Buka Pengadaan Komponen Cadangan Untuk ASN dan ...
Menurut dia Komponen Cadangan sangat tepat untuk melapis kekuatan pertahanan dan bisa diarahkan untuk kegiatan selain kebutuhan perang, seperti membantu penanganan bencana dan kegiatan lain.
Ia menjelaskan program tersebut sebaiknya dimatangkan sebelum dilaksanakan. Komponen Cadangan akan membantu kekuatan pertahanan namun tidak membebani keuangan negara.
"Tupoksi Komcad ini harus jelas dan siapa saja target persertanya. Supaya berjalan tanpa membebani anggaran harusnya mengarah pada ASN, pegawai BUMN, swasta dan mahasiswa supaya berjalan tanpa harus menelan APBN,"pungkasnya. (OL-7)
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved