Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Mataram, Selasa (18/2).
Adapun kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Sebagaiman diketahyui bahwa lingkup tugas Komite III DPD RI pelaksanaannya menyangkut urusan pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, pengendalian kependudukan/keluarga berencana dan perpustakaan.
Dalam rapat Kunjungan Kerja tersebut Gubernur Zulkieflimansyah menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Bumi Gora.
"Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, alhamdulilllah kami hadir lengkap. Pak Sekda, para asisten, Dispora, Dinas pendidikan, RSUD, Kepala Bappeda, hingga ITDC juga hadir menyambut," ucap Gubernur.
"NTB adalah provinsi yang olahraga perorangannya selalu juara. Ada cabang lari, tinju, dan masih banyak lagi. Alhamdulilllah," tutur Zulkieflimansyah.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul juga menjelaskan harapan - harapannya agar DPD mampu membangun SDM dan kapasitas anak muda di NTB dan Indonesia.
"Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan," jelas Bang Zul.
"Kami di NTB mengirim anak-anak muda ke luar negeri agar persatuan dan kesatuan itu dirasakan betul oleh mereka. Yang mereka rasakan saat ini, ketika sedikit saja nama Indonesia tergores, mereka akan bereaksi," jelas Bang Zul.
"Namun berbeda jika kita mengirim anak-anak muda ini ke Jawa, yang ada adalah mereka membentuk perkumpulan kesukuan lagi, bukan dalam bingkai memaknai keberagaman dan kebhinekaaan Indonesia," lanjut Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Bang Zul juga mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur.
"Memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, rekan-rekan DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur," tuturnya.
Gubernur juga langsung memberikan contoh dan kasus yang terjadi di lapangan. "Misalnya anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di Timur yang memperoleh nilai 9, namun ketika tes ternyata ada 1000 anak-anak lain di jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit," jelas orang nomor 1 di NTB tersebut.
Selain itu Gubernur juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar jawa. "IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di beberapa daerah. Coba dibayangkan jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antar anak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman yang kita inginkan.
"Komite III harus berbicara untuk mendorong pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya, karena tidak ada kesejahteraan," tutupnya. (OL-09)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved