Demokrasi Terancam Terpasung di Kongres Demokrat

WAKIL Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengkhawatirkan Kongres Demokrat mencederai demokrasi.

Pasalnya, ada wacana menaikkan syarat dukungan suara untuk menjadi ketua umum dari 20% dukungan pemilik suara menjadi 40%.

Itu artinya, kata dia, sama saja menutup pintu bagi calon lain untuk maju memimpin Partai Demokrat untuk lima tahun mendatang.

Perubahan itu dihembuskan oleh sejumlah elite partai, yakni Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang sempat bertemu dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Ventje Rumangkang untuk menaikkan syarat dukungan tersebut.

"Kalau 40%, lebih baik aklamasi saja. Kalau 30% masih bisa. Kalau ruang demokrasi ditutup, itu yang bikin (Demokrat) terpecah karena enggak diberi kesempatan bersuara," ujarnya ketika ditemui di Jakarta, kemarin.

Ia pun mengimbau agar Demokrat belajar dari parpol lain, sehingga pada kongres nanti tidak ada upaya aklamasi karena menutup ruang demokrasi.

"Jadi ini harus dijaga betul-betul," ujarnya.

Ia pun meminta SBY tidak mencalonkan diri lagi. Ketokohan SBY dinilai tak selevel dengan posisi ketua umum.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyebut tak pernah ada niat secara sengaja menasbihkan SBY duduk sebagai Ketua Umum PD periode berikutnya secara aklamasi.

Keinginan untuk aklamasi merupakan inisiatif dari pemegang suara.

"Yang kami ketahui seluruh pemegang suara, semuanya sepakat mempunyai inisiatif mengajukan SBY kembali menjadi ketua umum. Ini kemauan pemilik hak suara itu sendiri," kata Agus.

Kemauan itu kemudian dilihat di Dewan Pimpinan Pusat PD, hal yang sama juga disarankan elite partai politik di DPP. Agus menyebut tak ada yang salah dengan aklamasi.

Aklamasi merupakan demokrasi paling hakiki, hasil dari musyawarah dan mufakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.