Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/1).
Pria yang karib disapa Cak Imim itu diperiksa untuk tersangka Hong Arta John Alfred atas dugaan adanya aliran dana suap ke partainya. Saat itu, Muhaimin masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2014-2019.
Usai pemeriksaan, Muhaimin menegaskan tidak aliran dana ke elite PKB.
"Tidak benar itu. Tidak benar," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu usai pemeriksaan.
Pemeriksaan terhadap sejumlah politikus PKB dilakukan KPK setelah adanya bukti mengenai aliran duit dari proyek jalan di Kementerian PUPR. Dugaan aliran dana itu dibeberkan Eks politikus PKB Musa Zainuddin.
Baca juga : WP KPK Minta Kejagung tidak Buru-Buru Minta Pegawainya
Cak Imim sedianya akan diperiksa, Kamis (30/1). Namun ia meminta jadwal pemeriksaan dimajukan dengan mendatangi KPK pada hari ini.
"Pemanggilannya besok tapi karena besok saya ada acara jadi minta maju dan alhamdulillah selesai," terang Wakil Ketua DPR itu.
Menurutnya, ia terbuka dalam proses pemeriksaan. Ia mengaku telah memberi penjelasan pada penyidik KPK dan menjawab banyak pertanyaan dari penyidik.
"Semuanya sudah saya kasihkan penjelasan, sudah selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Cak Imin tidak mengungkapkan secara jelas terkait penjelasan macam apa yang ia sampaikan pada penyidik. (OL-7)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved