Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan tantangan menjaga kedaulatan bangsa semakin beragam dan berat, mulai dari konflik internal, perang asimetrik hingga serangan proxy. Karena itu, Presiden meminta seluruh pihak khususnya TNI dan Polri harus bersinergi serta bersungguh-sungguh membangun pertahanan yang kuat.
"Satu isu utama, yang paling penting dalam pertahanan negara adalah kedaulatan. Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan 2020, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).
Ia pun memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja sungguh-sungguh memperkuat dan menjaga kedaulatan Indonesia. Kemudian, kedua institusi itu wajib selalu berdiri paling depan dalam rangka menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI.
"Paling penting, kita harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy maupun perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional," ujarnya.
Baca juga: Presiden Tegaskan NKRI Harga Mati
Jokowi menilai TNI dan Polri sudah tahu apa saja yang berpotensi besar menjadi ancaman kedaulatan di masa depan. Kemudian konflik antarnegara yang semakin meluas juga patut menjadi perhatian.
"Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap dengan kekuatan senjata untuk melakukan penegakkan hukum di wilayah kita," pungkas Kepala Negara.(OL-5)
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved