Mendagri Jamin Layanan Adminduk Korban Banjir Dipermudah

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di semua pemerintah daerah agar melayani data administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor secara mudah dan cepat.

Mendagri menjamin adanya kemudahan bagi pengurusan data adminduk korban terdampak bencana tanpa prosedur yang berbelit-belit.

"Kami minta seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk secara cepat melayani data adminduk korban terdampak bencana. Pelayanan harus efektif dan efisien dan jangan dipersulit," kata Tito saat meninjau posko banjir di GOR Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (07/01).

Bagi warga terdampak bencana, pengurusan KTP, kartu keluarga, hingga akta kelahiran yang hilang ataupun rusak bisa dilakukan tanpa melampirkan surat kehilangan dari kantor polisi maupun dari RT/RW setempat. Penggantian dokumen juga tanpa dipungut biaya.

"Intinya jangan dipersulit, semuanya harus serba cepat. Karena ini merupakan bencana, musibah, sehingga warga terdampak bencana khusus diberikan kemudahan dan keringanan sehingga tidak perlu membawa surat pengantar kehilangan," ucap Tito.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan pihaknya untuk saat ini tidak membatasi waktu penggantian dokumen adminduk bagi korban bencana. Warga korban bencana akan diprioritaskan dalam pengurusan dokumen

"Selama masih ada bencana banjir dan longsor kami tetap prioritaskan. Kami tidak membatasi karena kami tidak tahu sampai kapan bencana akan terjadi, cuaca juga masih tidak menentu," kata Zudan.

Menurut dia, sudah ada ribuan warga yang kini mengurus pengantian dokumen adminduk rusak atau hilangdi berbagai wilayah seperti Jakarta, Bekasi, dan Banten. Pengurusannya pun hanya memakan waktu jam dan paling lama satu hari.

"Semua daerah yang terkena bencana kami prioritaskan," ucapnya. (OL-11)