Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden telah diteken Presiden Joko Widodo. Dalam Perpres tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan didampingi seorang wakil.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan wakil kepala staf kepresidenan bertugas membantu Moeldoko dalam pelaksanaan fungsi delivery assurance unit. Wakil Kepala Staf Kepresidenan akan bersinggungan langsung dengan sektor-sektor kebijakan.
"Memastikan seluruh program presiden dan wakil presiden terlaksana dengan baik," ujar Fadjroel dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/12).
Baca juga: Moeldoko Bela SKB Cegah Radikalisme
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan wakil kepala staf kepresidenan akan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi. Posisi wakil kepala staf kepresidenan sangat dibutuhkan seiring tugas di KSP pada periode kedua Presiden Jokowi bertambah.
Tugas tambahan itu yakni delivery unit atau menerjemahkan program presiden. Nantinya, program presiden tersebut akan dibuat konsep besar dan akan dieksekusi menteri atau kepala lembaga terkait.
"Yang dimaksud delivery unit itu seperti ini, Presiden nanti punya program Kartu Pra-kerja. Beliau kan hanya menyampaikan, tapi bentuknya, desain, besarnya Kartu Pra-kerja sampai bisa dioperasionalkan siapa yang mengawal? Nah itulah salah satu tugas delivery unit," kata Moeldoko beberapa waktu lalu.(OL-5)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved