Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGUNDURAN diri Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Papua, Wentius Nemiangge, karena kecewa dengan dugaan penembakan terhadap warga sipil memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengakui pihaknya langsung mengecek kepada Gubernur Papua sebagai pembina pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.
“Kami sudah cek kepada gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya, tetapi belum ada komentar yang bisa kami sampaikan,” kata Bahtiar saat dimintai konfirmasi oleh Media Indonesia, kemarin.
Senin (23/12/2019) di hadapan ratusan warga masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Wentius menyatakan mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati.
“Sudah satu tahun terjadi seperti ini, kami sudah menghadap menteri, DPR, Panglima TNI, dan Kapolri meminta pasukan di Nduga ditarik agar masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Permintaan kami tidak direspons. Penembakan terhadap warga sipil terus terjadi,” ujar Wentius dengan nada kecewa.
Anggota DPR asal Nduga, Laurenzus Kadepa, dalam keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Selasa (24/12), menyatakan pengunduran diri Wentius sebagai protes atas operasi militer yang terjadi di sana karena banyak memakan korban warga masyarakat.
“Aspirasi Pemerintah Kabupaten Nduga tentang krisis di Nduga tidak pernah didengar. Padahal, pemda itu perpanjangan pemerintah pusat. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembaki terus,” ungkap politikus Partai NasDem itu.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menambahkan bahwa operasi militer di Papua bukan solusi, malah justru membuat siklus kekerasan berlanjut.
“Polemik di Papua butuh pendekatan ekonomi hingga tata kelola pemerintahan. Operasi militer menimbulkan sikap antipati dan kekerasan lanjutan sesama warga ataupun terhadap aparat,” jelas Sukamta, kemarin.
Sumber: Dokomentasi MI/Tim Riset MI.
Pada Minggu (22/12/2019), Kodam XVII/Cenderawasih mengirim tim ke Distrik Kenyam, Nduga, untuk menyelidiki kasus pe nembakan yang menewaskan warga sipil. Insiden penembakan Jumat (20/12) itu menewaskan seorang warga sipil, Hendrik Lokbere, yang saat itu sedang mengemudikan kendaraan. (Dhk/Ths/Cah/Ant/X-3)
Paul Dans, pemimpin Project 2025 yang bernaung di bawah Heritage Foundation, mengundurkan diri dari posisinya, jika Donald Trump menang pada pemilihan November.
Pemimpin dunia merespons pengumuman Presiden Joe Biden yang memutuskan tidak mencalonkan diri lagi dalam pemilihan tahun ini, serta mendukung Wakil Presiden Kamala Harris.
Presiden Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah tekanan yang meningkat dari berbagai pihak.
Donald Trump dan Partai Republik dengan cepat menanggapi keputusan Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden 2024.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan pemilihan ulang, menyatakan demi kepentingan terbaik partai dan negara.
Projo sebut mundurnya Gibran dari Walikota Solo secara tidak langsung menguntungkan kader PDIP, yakni Teguh Prakosa yang akan menggantikan posisi Gibran.
Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018 yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya.
Menkopolhukam memastikan dari laporan TNI dan Polri membantah kabar sopir pribadi Wentinus, Hendrik Lokbere tewas.
“Mengundurkan diri beneran apa tidak. Kalau mengundurkan diri ya keluarkan surat, nanti kita proses,"
Pasukan TNI-Polri merupakan bentuk perlindungan negara karena pelaku pembantaian 34 orang karyawa Istaka Karya, Egianus Kogoya, belum tertangkap
Penanganan Wentius Nimiangge merupakan wilayah kerja Kemendagri.
Pemerintah menanggapi biasa saja soal pengunduran diri tersebut yang terpenting pendekatan kesejahteraan tetap diberlakukan untuk Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved