KPK Periksa Bupati Kotawaringin Timur dalam Kasus Izin Pertambang

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Supian saat ini berstatus tersangka untuk kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur 2010-2015.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (19/12).

Komisi menjerat Supian sebagai tersangka pada Februari lalu. Berbeda dengan kegiatan OTT, KPK menjerat Supian Hadi dengan metode case building melalui pengumpulan bukti-bukti awal.

KPK menduga Supian melakukan kongkalikong terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA (Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotawaringin­ Timur.

Dari pemberian sejumlah izin tambang tersebut, Supian diduga mendapat pemberian seperti mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta, mobil Hummer H3, serta uang sebesar Rp5 miliar.

Diduga kerugian keuangan negara Rp5,8 triliun dan S$711 ribu yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkung­an, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan pertambangan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Pada kasus itu, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-11)