Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan kenaikan dana bantuan partai politik dari negara sebesar Rp8.461 per suara untuk tingkat pusat. "Menurut perhitungan KPK dan LIPI, besaran pendanaan per suara ialah Rp8.461," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, rekomendasi itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Intinya, KPK meminta agar dana parpol naik menjadi Rp8.461 per suara. "KPK akan kirim surat minta dana parpol dinaikkan," ucap Pahala.
Dia menjelaskan usul tersebut dibuat setelah mereka bersama LIPI melakukan penelitian terhadap lima parpol, yaitu Golkar, PKB, PDIP, Gerindra, dan PKS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penghitungan besaran bantuan keuangan partai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Dalam beleid itu, bantuan dana partai dari negara sebesar Rp1.000 per suara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealnya negara mengongkosi 50% dari kebutuhan partai. Berdasarkan perhitungan KPK, pada Pemilu 2019, kelima partai tersebut rata-rata mengeluarkan dana Rp16.922 untuk mendapatkan satu suara. Dengan demikian, setengah dari kebutuhan parpol tersebut mestinya ditanggung negara, yakni Rp8.461.
Lebih lanjut, Pahala menuturkan rekomendasi terkait kenaikan dana parpol juga menjelaskan perihal teknis pencairan. Misalnya, KPK menyarankan dana parpol disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri dengan skema bulanan. Artinya, setiap bulan negara menyalurkan 1/12 dari dana untuk bantuan parpol .
Menurut Pahala, pencairan dana parpol juga mengha-ruskan partai memenuhi sejumlah kewajiban, antara lain wajib menggunakan 15% uang negara untuk program kaderisasi.
Selain itu, parpol wajib menjalankan sistem integritas partai yang mencakup penegakan kode etik, demokrasi internal, rekrutmen, dan transparansi keuangan.
"Kami sepakat rekomendasi KPK ini akan dimasukkan ke RUU Partai Politik (bila ada revisi)," paparnya.
Sebelumnya, Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah menaikkan bantuan dana parpol dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara untuk DPR RI dan Rp1.500 per suara bagi DPRD kabupaten/kota. (Dhk/Ant/P-3)
PENGAMAT Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, berpendapat kunjungan dan pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mewakili seluruh Papua.
Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.
PBB memperingatkan bahwa 40% hewan penyerbuk invertebrata (terutama lebah dan kupu-kupu), berisiko mengalami kepunahan global.
Neanderthal adalah spesies kuno yang tinggal di Eurasia 40.000 tahun yang lalu.
Beberapa pendatang pertama datang ke benua ini dari Tiongkok selama dua gelombang migrasi berbeda
Undang-undang yang ketat pada saat itu bertujuan untuk mengendalikan ekspansi perkotaan dan erosi tanah, serta untuk mencegah pasir gurun menyapu Tripoli,
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mempertanyakan maksud dari temuan PPATK soal dana mencurigakan untuk Pemilu 2024.
KEPALA Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meluruskan soal adanya operasi intelijen asing pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu.
Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.
Dikutip dari pelayanpublik.id, total dana yang disediakan partai rata-rata mencapai Rp150 hingga 250 miliar per tahun secara nasional dan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved