Merampingkan bukan dengan Menambah

BISAKAH staf khusus dari kalangan milenial membawa perubahan positif?

Enggak ada yang bisa menjamin (kinerja staf khusus) karena memang bidang yang berbeda. Mereka itu harus menatap birokrasi di internal kepresidenan sampai ke bawah mengadakan hubungan juga dengan yang lainnya. Itu menerobos bidang mereka. Itu enggak menjamin kinerja mereka. Karena ada juga iktikad birokrasi, yang ada aturan mainnya dan ada rule of law.

Latar belakang yang berbeda apakah bisa berperan signifikan?

Mereka ini rata-rata CEO di perusahaan yang dikelola. Tentunya dengan audiensi yang terbatas yang membuat suatu peraturan sesuai dengan audiensi. Sekarang masuk ke birokrasi pemerintahan yang mengurusi dari Sabang sampai Merauke dan mengurusi pemerintah luar negeri juga. Masalahnya sangat kompleks, yang dihadapi Indonesia multilatar belakang.

Apakah kehadiran staf khusus milenial dapat sejalan dengan birokrasi yang ramping?

Birokrasi harus di bawah kepemimpinan yang terukur tidak sekadar apa yang dikatakan dan dilakukan. Selain itu, bila ingin merampingkan eselon III dan IV, artinya jangan menambahkan sesuatu di internal birokrasi dengan staf khusus. Bukan dana saja yang bertambah, perangkat pun bertambah. Ini kan mengubah nomenklatur.

Berarti perampingan birokrasi gagal?

Idealnya ketika mereformasi secara nasional, menurut saya, harus diteruskan. Jika sepakat mereformasi birokrasi kan tahapannya jelas, langkah strategis jelas, jangan nambal sulam. Jangan sampai generasi milenial seolah-olah sudah diadopsi, tidak seperti itu. Jantung reformasi ialah bagaimana komitmen, konsistensi dibangun bersama.

Masihkah ada harapan dari kiprah para staf khusus milenial?

Diharapkan anak muda ini adalah simpul yang menggerakkan perubahan yang mampu merespons perubahan. Itu baru asumsi. Rakyat menunggu asumsi itu.

Bagaimana seharusnya pemerintah menciptakan birokrasi yang sehat?

Pertama, memperbaiki internal birokrasi dengan cara mengubah mindset birokrasi bukan pada kekuasaan, melainkan pada abdi negara melayani masyarakat. Kedua, hentikan mengintervensi politik pada birokrasi dan sebaliknya hentikan juga bermain mata birokrat ke politik. Ketiga, adanya contoh teladan dari RI 1 sampai ke bawah, yang bekerja profesional. (Iam/P-2)