Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA komite pencegahan korupsi di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara soal pelaporan dirinya oleh pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.
BW menilai apa yang dilakukan OC Kaligis hanya mencari panggung belaka dan berdasarkan tuduhan yang bersifat personal.
"Argumen yang mengada-ada. Dia lagi cari panggung dengan argumen yang ada. Sebenarnya jangan-jangan.." tanya mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di Jakarta, Kamis (21/11).
Baca juga: OC Kaligis Gugat Anies soal Posisi BW di TGUPP
BW berdalih bahwa apa yang dikerjakan di TGUPP sesuai dengan latar belakangnya yang sempat menjadi pimpinan KPK. Ia lalu berbalik menyerang OC Kaligis.
"Ya dia punya hak (untuk menggugat), dan memang koruptor kan selalu melakukan konsolidasi" kata BW.
"Ya kalian enggak usah bayangin orang seperti OC punya kemampuan menemukan ide seperti itu. Sekarang basis argumennya itu enggak jelas juga. Dia selalu mencari-caru gitu kan? Persoalannya jadi personalisasi gitu," lanjutnya.
Diketahui, OC Kaligis menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, mencopot Bambang Widjojanto sebagai ketua komite pencegahan korupsi di TGUPP.
OC menyebut bahwa BW tidak pernah direhabilitasi namanya sejak berhenti dari KPK. OC menuding selama ini BW mendapatkan gaji di DKI dengan urusan strategis yang menyangkut soal tanah, Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan reklamasi.
"Lagi cari panggung. Jadi kita kasihan sama orang yang sudah senior, sudah tua cari-cari panggung. Jangan-jangan cuma ingin keluar dari tahanan..haha.. Itu juga modus. Tapi sudahlah kasihan orang tua," tandas BW. (OL-8)
Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja
Gembong pun menuturkan anggaran tersebut digeser oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pras menyebut akibat pekerjaan TGUPP itu menyebabkan beberapa jalanan tergenang banjir. Ia menegaskan dalam membangun Jakarta harus rasional.
Pemprov DKI Jakarta pun menghormati keputusan yang diambil Bambang Widjojanto untuk mundur dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Anggaran ini untuk operasional 68 anggota TGUPP selama 10 bulan pada 2022 karena masa berakhir jabatan Anies pada Oktober 2022.
Gembong menilai anggaran TGUPP sangat besar setiap tahunnya mencapai belasan miliar namun hingga saat ini capaian kinerjanya tak bisa diukur dan tak bisa diawasi DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved