Bahas RKUHP Harus Terbuka

PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti meminta kelanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan transparan oleh DPR. Bivitri yang mewakili elemen msyarakat sipil berharap DPR bisa melibatkan perwakilan masyarakat yang menerima dampak langsung dari RKUHP.

"Harus ada kesepakatan siapa saja pemangku kepentingan yang diundang terkait proses transparansi," ujar Bivitri dalam sebuah diskusi dengan tajuk RKUHP: Periode Baru Bahas dengan Pendekatan Baru di Jakarta, kemarin.

Menurut Bivitri, langkah sosialisasi DPR tidak cukup apabila hanya mendengarkan pandangan ahli dalam merumuskan RKUHP. DPR harus mendengar langsung aspirasi dari pihak-pihak yang terkena dampak penerapan RKUHP.

"Seperti korban pemerkosaan. Yang harus melakukan aborsi perlu didengarkan karena dalam RKUHP pelaku aborsi bisa dikenai hukuman," tuturnya.

Bivitri melanjutkan, karena masuk ke salah satu daftar RUU carry over, pembahasan RKUHP tidak perlu dilakukan dari awal. Ia menyarankan agar pasal-pasal kontroversial yang perlu mendapat pembahasan lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan Pasal 71 A yang ada dalam perubahan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

"Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD, RKUHP bisa dibawa kembali ke dalam prolegnas tahunan dan 5 tahunan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan pihaknya akan lebih dulu menyosialisasikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan sebelum dilakukan pengesahan. Sosialisasi itu bakal dilakukan ke berbagai kelompok masyarakat, seperti ke kampus-kampus. Hal ini mengingat ada beberapa kelompok masyarakat yang sempat menolak pengesahan kedua RUU itu.

Ia menyebut substansi yang disosialisasikan tentang RUU tersebut tidak berbeda dengan rancangan undang-undang yang sebelumnya sempat ditunda pengesahannya. Namun demikian, substansi itu bukan tidak mungkin berubah. Hal ini, kata Herman, juga bergantung dari hasil sosialisasi.

"Tanpa ada perubahan substansi, sosialisasikan. Nanti kalau dalam sosialisasi ada hasil yang menurut kita substansinya sangat prinsip, bisa kita pikirkan," ujarnya.

Tafsir subjektif

Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai maraknya aksi lapor menggunakan delik penistaan agama sebagai akibat tafsir subjektif KUHP terkait pasal penodaan agama. Hal itu juga menjadi sandungan bagi penguatan nilai toleransi dan penangkalan intoleransi.

"KUHP dan RKUHP masih memberikan ruang untuk orang memberi tafsir subjektif," terangnya.

Ia mencontohkan aduan Forum Pemuda Islam Bima yang melaporkan Sukmawati atas tuduhan penodaan agama lantaran membandingkan Nabi Muhammad dan Presiden Soekarno. Laporan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama.

"Itu kan menggunakan KUHP juga. Orang itu melaporkan ke (delik) pidana karena mereka punya legitimasi," tambahnya. (Zuq/P-4)