Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem akan menggelar kongres di Jakarta International Expo pada 8-11 November 2019.
Kongres tersebut akan dihadiri para petinggi partai dan pejabat negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan hadir dan memberikan sambutan serta ucapan selamat datang pada peserta kongres.
Pada Kongres tersebut, NasDem akan membicarakan agenda penting partai di antaranya tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Baca juga: Tiga Kesepakatan Pertemuan NasDem dan PKS
Ketua DPP NasDem Willy Aditnya mengatakan Presiden Joko Widodo rencananya akan hadir pada kongres namun tidak pada sast pembukaan acara. Jokowi akan hadir pada puncak acara kongres pada 11 November 2019 sekaligus perayaa HUT ke-8 NasDem.
"Presiden itu datang di puncak acara pada tanggal 11 sekaligus berbarengan dengan HUT NasDem. Nah, Presiden datang di sana," kata Willy di Jakarta, Sabtu (2/11).
Pada Kongres ke-2 yang mengambil tema "Restorasi untuk Indonesia Maju" tersebut Partai NasDem juga akan melakukan pemilihan ketua umum partai yang baru. (OL-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved