Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok

Thomas Harming Suwarta
23/9/2019 16:31
Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok
Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko(MI/ARYA MANGGALA)

BADAN Musyawarah (Bamus) DPR RI sudah menyepakati pada rapat paripurna besok Selasa (24/9) tidak ada agenda pengesahan RKUHP.

"Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP," cuit Politikus PDIP Budiman Sujatmiko, melalui akun twitternya @budimandjatmiko, Senin (23/9).

Baca juga: Bedakan Kritik dan Hinaan

Ia menambahkan juga bahwa hari ini Pimpinan DPR RI menuju istana negara untuk konsultasi dengan pemerintah. "Pimpinan DPR ke istana sekarang utk konsultasi dgn eksekutif: presiden @jokowi & bbrp menteri, utk bicara #RUUKUHP," cuit Budiman.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat. Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mayoritas Fraksi di DPR RI pun sepakat dengan usulan Presiden tersebut.(OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya