Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengajak pemimpin dan jajaran Bawaslu daerah untuk berani mengambil resiko. Itu dengan melakukan improvisasi dalam menjalankan tugas pengawasan.
Menurut Afifuddin, keberanian mengambil risiko seorang pemimpin banyak mendatangkan kemudahan dalam menjalankan tugas. Contohnya, jajaran pimpinan Bawaslu jelang Pemilu Serentak 2019 menerapkan sistem pengawasan daring berbasis aplikasi Android bernama Sistem Pengawasan Pemilu (Simalu).
Dia bilang, meski masih banyak kekurangan, tetapi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi, terbukti Siwaslu banyak membantu Bawaslu dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan tertulis.
Bahkan Simalu, lanjutnya, menunjukkan bukti kesiapan Bawaslu dalam meningkatkan sumber daya manusia guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu.
Afifuddin mengkalim, keberadaan Siwaslu diharapkan dapat meminimilasir kecurangan.
"Keberanian dalam berimprovisasi merupakan kehebatan seorang pemimpin," ujar Afifuddin dalam keterangan resmi, Kamis (19/9).
Ia menyadari bahwa Siwaslu tidak sempat mendapatkan penolakan namun dampaknya sistem itu memudahkan jajaran Bawaslu hingga tingkat pengawas TPS. "Memang tidak selalu kebijakan baik dapat didukung orang. Tapi yang penting Bawaslu sudah bekerja semaksimal mungkin," pungkasnya. (OL-09)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved