Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA Khusus (Pansus) DPR Pemindahan Ibu Kota Negara menargetkan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.
''Kalau bisa, akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,'' kata Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.
Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat dan kajian yang cukup tebal. ''Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok.''
Amali mengatakan pengelompokan itu terkait sumber pendanaan dan infrastruktur. Kedua, soal rencana lokasi, lahan, dan lingkungan. Ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.
Menurut Amali, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
''Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan, yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,'' ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan proses pemindahan ibu kota itu bisa selesai dalam kurun lima tahun. Optimisme itu bersumber dari kajian yang telah dilakukan dengan melihat proses pemindahan ibu kota di negara-negara lain.
Di Brasil, ucap dia, pemindahan ibu kota hanya dilakukan dalam lima tahun, yakni sejak 1956 hingga 1960. Begitu pun di Pakistan yang hanya berlangsung selama empat tahun.
Dua negara itu memindahkan ibu kota pada periode 1960-an ketika teknologi belum secanggih dan seefisien sekarang. Mereka saat itu juga tidak berstatus sebagai negara kaya.
"Namun, mereka bisa lima tahun. Indonesia dengan dukungan teknologi yang sudah maju pasti bisa juga secepat itu," tutur dia.
Terlebih, lokasi ibu kota baru Indonesia berada di antara dua kota besar yang sudah sangat berkembang, yakni Banjarmasin dan Samarinda, tidak seperti Brasilia di Brasil yang kala itu masih berupa hutan.
Dengan berbagai referensi yang ada, ia sangat yakin proses pemindahan ibu kota bisa rampung dalam lima tahun. Terlebih, untuk tahap awal itu, pembangunan juga baru akan berfokus pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik seperti rumah sakit.
Bambang juga memastikan akan mengutamakan mitigasi guna mencegah terjadinya bencana kabut asap di ibu kota baru nanti.
"Kami sudah kaji. Letak ibu kota baru itu kan jauh dari titik-titik api, dari sumber-sumber kebakaran sekarang," ujarnya. (Uta/Pra/X-10)
harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08% atau Rp10.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
Pembentukan Pansus untuk mengungkap dugaan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menetapkan keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
Jika perlu DPR selaku badan legislatif dengan hak pengawas sesuai UU bisa membentuk Pansus DPR
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved